Selamat Datang Di Web Resmi H.M. ROBERT USMAN, SE, M.Si --- (15) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) --- Terima Kasih Atas Kunjungannya

Gardu Aspirasi Kobar

Written By Robert Usman on Rabu, 11 September 2013 | 02.07










02.07 | 0 komentar | Read More

Written By Robert Usman on Minggu, 08 September 2013 | 01.47


01.47 | 0 komentar | Read More

MK: Pindah Parpol, Anggota DPR/DPRD Tidak Harus Mengundurkan Diri

Written By Robert Usman on Sabtu, 03 Agustus 2013 | 13.34

Anggota DPRD yang “dipaksa” mengundurkan diri karena pindah parpol oleh berlakunya ketentuan pemberhentian anggota DPR/DPRD yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) kini dapat bernapas lega. Pasalnya, MK memutuskan aturan tersebut konstitusional bersyarat. Putusan dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu (31/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politik yang mencalonkan anggota tersebut  tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya,” urai Akil.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadilil Sumadi, merupakan hak konstitusional partai politik yang mencalonkan anggotanya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional.

Akan tetapi, lanjut Fadlil, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD.

“Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu,” urainya.

Di beberapa daerah yang keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, lanjut Fadlil, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah.

“Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” paparnya.

Menurut Mahkamah, sambung Fadlil, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya.

“Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian,” tandasnya.

Melalui putusan dari permohonan yang diajukan oleh 12 anggota DPRD dari berbagai parpol ini, maka peraturan KPU dan implementasi UU Parpol tidak berlaku bagi anggota DPRD yang pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi peserta pemilihan umum legislatif (pileg) di tahun 2014, namun aturan itu berlaku bagi anggota DPRD yang pindah parpol, sedangkan partai pengusungnya pada pileg 2009 masih menjadi peserta di pemilu 2014. (Lulu Anjarsari/mh) - See more at: http://www.amindimyati.com/2013/08/mk-pindah-parpol-anggota-dprdprd-tidak.html#sthash.ltDL9vqm.dpuf
13.34 | 0 komentar | Read More

Ribuan Orang Hadiri Bukber Bersama Bang Yos di Balaraja Tangerang

Written By Robert Usman on Rabu, 31 Juli 2013 | 12.56

Balaraja, 31 Juli 2013
DEKATKAN diri dengan konstituen, para calon legislator DPR RI dan DPRD PKP INDONESIA gelar  buka bersama. Kegiatan dilakukan di Kediaman Caleg DPRD Prov. Banten Dapil Tangerang A, Rudi Hidayat Di Daerah Sentul Balaraja Tangerang, Rabu 31/07/13

Amin Dimyati, S.Sos.I, Ketua DPK PKPI Kab. Tangerang mengatakan, kegiatan bukber bersama Bang Yos (Sutiyoso) ini dihadiri ribuan masyarakat serta diikuti oleh seluruh caleg se-Kab. Tangerang baik dari tingkat DPR RI maupun DPRD, kegiatan bukber juga dimaksudkan untuk memperkenalkan PKPI dan para tokoh PKPI di masyarakat.

Masih menurut Amin "Bang Yos (Sutiyoso) memang sudah tidak diragukan lagi kalau beliau terkenal sebagai mantan Gubernur DKI, tapi sebagai Ketua Umum PKPI dan calon presiden 2014, masih perlu dikenalkan pada masyarakat,"ucapnya.

Sebagai upaya memperkenalkan para tokoh ini menurutnya bukanlah bagian dari kampanye melainkan silaturahmi bersama para caleg dan masyarakat. Dijelaskannya, untuk kursi di DPR RI, PKPI menargetkan minimal 2 kursi. Selain itu, untuk tingkat DPRD Kabupaten pihaknya menargetkan satu fraksi dan DPRD Prov. Banten 2 kursi", katanya.
- See more at: http://www.amindimyati.com/2013/07/ribuan-orang-hadiri-bukber-bersama-bang.html#sthash.XwLIff8E.dpuf
12.56 | 0 komentar | Read More

DCS Caleg PKPI Provinsi Banten Dapil 7 Kota Tangsel

Written By Robert Usman on Minggu, 14 Juli 2013 | 14.38

15 
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

  1. H.M. ROBERT USMAN, SE, M.SiI             - TANGSEL
  2. SUSANA JASSIN                                       - TANGSEL
  3. DENRIJ ROELAND ANDRIES                   - TANGSEL
  4. MURNIAT                                                   - TANGSEL
  5. AHMAD YANI                                               - TANGSEL
  6. JOHN SUKANTO SIDAURUK, SH. MM   - TANGSEL
  7. ESTHER S.I WITONO, DR                        - SURABAYA
  8. Dra. SELLYN FENNIE SENDUK                - TANGSEL
14.38 | 0 komentar | Read More

PKPI Resmi Usung Sutiyoso Sebagai Capres

Written By Robert Usman on Sabtu, 13 Juli 2013 | 13.12

BOGOR - Setelah melaksanakan Musyawarahh Kerja Nasional (Mukernas) selama tiga hari, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso menjadi calon presiden (capres) 2014.

Keyakinan Sutiyoso ini sangat beralasan, karena beberapa kader partai politik banyak bergabung ke partai bernomor urut 15 pada Pemilu 2014.

"Sekitar 150 kader Demokrat juga telah menjadi pengurus PKPI, ini menjadi dukungann penuh untuk pemenangan pemilu mendatang," kata Bang Yos, sapaan Sutiyoso, saat Mukernas PKPI, di Hotel Kinasih, Caringin, Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/6/2013).

Tak hanya itu, PKPI juga menargetkan untuk menjadi pemenang Pemilu 2014 yang diikuti 12 parpol.

Dalam Mukernas tersebut, juga membahas program kerja menghadapi, konsolidasi dan menyusun strategi pemenangan pemilu.

Acara tersebut, dihadiri 1200 peserta yang terdiri dari pengurus PKPI pusat dan daerah serta para caleg.
(Endang Gunawan/Sindo TV/cns) - See more at: http://pkpikabupatentangerang.blogspot.com/2013/07/pkpi-resmi-usung-sutiyoso-sebagai-capres.html#sthash.fJ6T9MTT.dpuf
13.12 | 0 komentar | Read More

MUKERNAS PKP INDONESIA 2013 Dihadiri Ribuan Kader !

PKPI Kab. Tangerang. 28 Juni 2013 - Mukernas PKP Indonesia tahun 2013 yang di selenggarakan di Kinasih Resort Bogor dihadiri ribuan kader PKPI, semula panitia hanya mengundang pengurus tingkat DPP dua orang, Ketua dan Sekretaris, tingkat DPK satu orang, Ketua DPK, dan anggota DPRD seluruh Indonesia serta caleg DPR RI.

Namun kenyataan berkata lain, peserta MUKERNAS di banjiri ribuan kader dari seluruh Indonesia. Antusias kader untuk menghadiri MUKERNAS dapat pujian dari bangYos.

MUKERNAS di buka langsung oleh ketua Umum PKPI, Sutiyoso tepat pukul 19.30 WIB. dalam pidato pembukaan, Bang Yos menyampaikan isu-isu nasional seperti kenaikan BBM serta BLSM serta isu-isu pemilu 2014. Selain itu, Bang Yos juga menyampaikan hal-hal yangberkaitan dengan strategi pemenangan pemilu 2014. -
See more at: http://pkpikabupatentangerang.blogspot.com/2013/06/mukernas-pkp-indonesia-2013-dihadiri.html#sthash.a4w8VB6a.dpuf
12.17 | 0 komentar | Read More

Diwarnai Mental Tempe Anggota Dewan, Rapat Paripurna DPRD Tangsel Molor 3,5 Jam

Pelaksanaan rapat paripurna DPRD kota Tangerang Selatan dalam rangka pengesahan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda), pada Senin (13/5) terpaksa molor hingga tiga setengah jam lebih.

Rapat paripurna pengesahan Raperda menjadi Perda tersebut adalah Raperda tentang penyelenggaraan Arsip Daerah, Raperda Reklame, dan Raperda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Rapat Paripurna yang sedianya dilaksanakan mulai pukul 10.00 WIB, akhirnya molor hingga pukul 13.40 WIB. Alasannya sangat klasik, sebagian besar para anggota Dewan yang terhormat nampak setengah hati menghadiri rapat paripurna tersebut. Dari 45 orang anggota DPRD kota Tangsel, hanya 22 orang saja yang hadir dalam pembukaan rapat paripurna tersebut.  Dan, itu pun diwarnai dengan keluar masuknya beberapa anggota Dewan dari ruang sidang tanpa  alasan yang jelas.

Kondisi tersebut membuat Sekretaris DPRD, Syamsuddin dan Kepala Bagian Persidangan, Suherman dibuat sibuk mencari anggota Dewan yang mungkin masih “ngumpet” di ruangan lain.

Sumber di Dewan menyebutkan, ada hal politis yang terjadi menjelang paripurna tersebut, yaitu salah satu partai politik tidak mau menandatangani dokumen, karena ada kesepakatan yang sudah disepakati tetapi tidak dilaksanakan/direalisasikan.

“Tidak quorum-nya anggota Dewan sebagai peserta yang hadir dalam rapat paripurna sehingga rapat tertunda cukup lama karena ada salah satu partai yang belum menandatangani kesepakatan yang telah disepakati . Padahal, ada dua agenda paripurna hari ini. Pertama, tentang pengesahan tiga Raperda menjadi Perda dan penyampaian empat Raperda lainnya oleh walikota Tangsel”, ungkap sumber tadi.

Menjelang waktu Ashar, rapat paripurna DPRD dilanjutkan dengan penyampaian empat (4) rancangan peraturan daerah (Raperda) oleh Walikota Tangsel  yang diwakili wakil Walikota, Benyamin Davnie, yaitu ; Raperda tentang  Ijin Usaha dan Jasa Konstruksi;  Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Daftar Usaha pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Raperda tentang Retribusi Daerah, untuk dapat segera dibahas oleh anggota Dewan.

Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada salah satu anggota Dewan yang juga salah satu anggota Pansus Raperda Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, HM. Robert Usman menjelaskan  bahwa Raperda yang ia tangani tidak ada masalah, bahkan sudah selesai lama. Menurut Robert, ia tidak mengetahui ada hal yang terjadi terkait dengan molornya jadwal pelaksanaan rapat paripurna. “Raperda yang kami (Pansus) tangani tentang PMKS sudah selesai lama, dan tidak masalah apa-apa. Saya tidak tahu kalau ada sesuatu yang menyebabkan rapat paripurna menjadi tertunda”, ungkapnya di ruang Komisi II.

Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel, H. Benyamin Davnie, ketika dikonfirmasi seusai rapat paripurna secara diplomatis menjelaskan bahwa pengesahan tiga (3) Raperda menjadi Perda sudah dilaksanakan. Dan, dinamika yang terjadi dibelakang hari, biarlah berjalan apa adanya.

“Saya melihat hasil akhir saja, bahwa  pada akhirnya Paripurna sudah mengesahkan rancangan Peraturan Daerah. Mengenai hal-hal lainnya dan dinamika kebelakang secara normatif harus terselenggara”, ungkapnya sambil tersenyum simpul .

A.Ghozali Mukti
Sumber : www.liputanaktual.com Setu.
11.34 | 0 komentar | Read More

Robert : Pelayanan Masyarakat di Kota Tangsel Dinilai Masih Buruk

SETU, BP - Kalangan DPRD memberikan puluhan catatan atas kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang dikomandoi Airin Rachmi Diany dan Benyamin Davnie. Catatan tersebut dibacakan saat penyampaian laporan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2012.
Komisi I DPRD Kota Tangsel menyoroti persoalan pegawai yang dinilai belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai di kelurahan, kecamatan sampai SKPD. Komisi I meminta Pemkot Tangsel mengenjot kinerja jajarannya dalam sisi pelayanan masyarakat.
Sedang Komisi II menyoroti berbagai persoalan. Salah satunya harga beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang masih dijual melebihi ketentuan. Tidak soal Raskin, dewan juga menyoroti pungutan liar (pungli) pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Komisi II mengingatkan setiap SKPD meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).
Komisi III DPRD menyoroti kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangsel yang dinilai masih lemah dalam sisi pengawasan perizinan. Hal itu bisa dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan billboard, hotel, restauran hingga minimarket yang berdiri tanpa mengantongi izin.
Kondisi itu dinilai merugikan karena berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Bila dibiarkan PAD Tangsel akan menyusut dan jauh dari target yang dicanangkan.
Sedang Komisi IV meminta Pemkot Tangsel memasukan kontraktor nakal dalam daftar hitam. Ini lantaran banyak proyek pembangunan yang terbengkalai lantaran ulah kontraktor nakal.
“Kami telah melakukan peninjauan di lapangan, dan banyak kekurangannya. Ini harus segera dibenahi pihak eksekutif,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Tangsel, Robert Usman. Dia meminta pihak eksekutif menindaklanjuti rekomendasi dewan dalam bentuk peningkatan kinerja.
Senada dikatakan, anggota Komisi III DPRD Tangsel, Rizki Jones. “Harapan kami catatan ini bisa segera ditindaklanjuti supaya kekurangannya bisa segera diperbaiki,” katanya.
Menanggapi catatan dewan tersebut, Walikota Airin Rachmi Diany menyatakan akan segera menggelar Rapat Pimpinan. “Kami akan pelajari seluruh catatan dewan. Kami juga berharap segala kekurangan bisa segera diperbaiki,” katanya.(irm/ODI/BNN)
Sumber : http://bantenposnews.com
11.22 | 0 komentar | Read More